Kita seolah sudah terkena penyakit lupa, kemiskinan yang terjadi, kualitas pendidikan yang rendah, pelayanan masyarakat yang tidak maksimal seperti bukan amanah dari MoU Helsinky dan UUPA
-------------------------Muslim----------------------------
Sejak dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur
Aceh, dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sudah berulang kali melangkahkan
kakinya ke luar negeri, alasannya bisa bermacam-macam, tapi tujuannya tetap
sama, yaitu ‘memasarkan’ Aceh ke luar negeri dengan harapan para investor mau
berinvestasi di Aceh. Sebagai daerah yang baru saja selesai dengan dua sejarah
besar yaitu konflik yang lebih dari 30 tahun dan Tsunami yang menewaskan lebih
dari 200 ribu jiwa dalam hitungan jam. Sejarah itu kemudian menyebabkan kondisi
Aceh porak-poranda, dan dua sejarah itu pula yang menjadikan Aceh kembali
menjadi lirikan mata dunia setelah dulu pernah terasa ketika masa kesultanan
Aceh.
Rajinnya Pemerintah Aceh keluar negeri tersebut
belum sebanding dengan hasil yang diinginkan. Kenyataannya, tahun 2014
realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan menjadi Rp 6,56
Triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 6,59 Triliun, hal ini disebabkan
penurunan nilai investasi PMA yang pada
tahun 2013 senilai Rp 1,5 Triliun menjadi hanya Rp 331 Milyar (acehprov.go.id, 30 Januari 2015).
Realisasi tersebut belum lagi kita bandingkan dengan pengeluaran dari kunjungan
kerja anggota dewan baik secara materil maupun non materil. Sementara itu,
menurut Badan Pusat Statistik (BPS)Aceh sebagaimana dilansir serambinews.com
pada 6 Meil 2015 mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I tahun 2015
malah merosot tajam, menurut BPS, ekonomi Aceh (minyak dan gas) tumbuh minus
2,83 persen, dan dengan migas, minus 0,52 persen, dibandingkan triwulan IV
2014. Bahkan kepala BPS Aceh, Hermanto, mengatakan pertumbuhan ekonomi Aceh yang terburuk sejak tahun 2014
atau mengalami penurunan paling tajam dibandingkan provinsi lain yaitu sebesar
1,88 persen.
Melihat pertumbuhan ekonomi Aceh tersebut, maka
tidak heran rasanya banyak respon negatif yang bermunculan dari masyarakat
terhadap kunjungan kerja tersebut. Terakhir, dengan undangan dari pemerintah
Jepang, Gubernur Aceh kembali melakukan kunjungan kerja luar negerinya, banyak
hal yang dilakukan disana yang kita yakini bertujuan baik untuk pembangunan
Aceh atau setidak-tidaknya ‘kembali’ memperkenalkan Aceh dimata masyarakat
internasional. Melihat realisasi pembangunan Aceh saat ini dan cerita kunjungan
Gubernur ke Jepang mengingatkan saya pada sebuah peristiwa yang kemudian
menjadi titik awal pembangunan Jepang yang modern. Peristiwa tersebut dikenal
dengan nama Restorasi Meiji.
Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin, Revolusi Meiji, atau Pembaruan
Meiji adalah sebuah gerakan yang terjadi
antara tahun 1866
sampai 1869.
Titik awal restorasi meiji adalah ketika adanya pembentukan aliansi antara
pemimpin Domain Satsuma dan Kido
Takayoshi pemimpin Domain Choshu.
Keduanya mendukung Kaisar Kōmei (ayah Kaisar Meiji).
Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto
Ryoma, dengan tujuan melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan
kepada Kaisar. Pada 3 Februari 1867, Kaisar Meiji naik tahta setelah wafatnya
Kaisar Kōmei pada 30 Januari 1867. Kata meiji sendiri diambil dari nama kaisar
Jepang yaitu Kaisar Meiji yang juga dikenal dengan nama Mutsuhito.
Pada saat kelahirannya pada tahun 1852, Jepang
adalah negara feodal yang terisolasi dan berada dalam keadaan praindustri,
didominasi oleh pemerintah diktatorial militer Keshogunan Tokugawa dan daimyo
yang memerintah Jepang menjadi lebih dari 250 domain
terdesentralisasi. Pejabat Keshogunan saat itu menghentikan semua perdagangan
Jepang dengan dunia barat dan hanya memperbolehkan Belanda untuk melakukan
perdangangan dengan Jepang. Namun, pada awal tahun 1860-an, keshogunan
mengalami masa sulit dimana mereka beradapa dalam sejumlah ancaman, perwakilan
negara asing ingin meningkatkan pengaruhnya di Jepang dan para daimyo semakin
tidak puas dengan cara keshogunan mengurus urusan luar negeri.
Pada akhir tahun 1867, perjuangan politik mencapai
klimaksnya, Keshogunan sudah beralih ke tangan Tokugawa Yoshinobu yang menjabat sebagai Shogun
baru pada tahun 1866. Yoshinobu terkenal sebagai seorang reformis yang ingin
mengubah Jepang menjadi negara ala barat, kondisi tersebut mendapat perlawanan
dari kalangan internalnya sendiri dan menjadikan iya sebagai Shogun terakhir. Pada saat pengukuhan Kaisar Meiji sebagai
Kaisar Jepang pada tanggal 7 April 1868, ia mengemumkan sebuah kebijakan yang
menjadi karakteristik pemerintahan yang baru.
Pengumuman tersebut ia nyatakan dalam piagam sumpah
yang berisi sebanyak 5 pasal, yaitu : 1) Pembentukan dewan secara luas di berbagai daerah, semua
persoalan penting dimusyawarahkan bersama. 2) Semua kalangan, atas dan bawah,
harus bersatu dalam menjalankan urusan negara. 3) Rakyat biasa, begitu pula pejabat
pusat dan militer, harus diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diingini
sehingga tidak mereka tidak bosan. 4) Kebijakan lama yang buruk
ditinggalkan, dan semuanya dibiarkan berdasarkan hukum alam.
5). Pengetahuan harus dicari hingga ke
seluruh dunia demi memperkuat fondasi kekuasaan kekaisaran.
Berdasarkan
pondasi pembangunan yang telah ia sampaikan tersebut, kaisar
Meiji pun berusaha mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa Barat. Ia
melakukan perubahan baik disektor Pemerintahan, Militer, Pendidikan dan
Industri.
Jepang meniru sistem pemerintahan Barat. Dengan
demikian, setelah Restorasi Meiji, dalam waktu singkat Jepang menjadi negara
maju. Jepang dapat mengangkat dirinya sejajar dengan negara-negara maju. Jepang
juga menjelma dari negara kolot menjadi negara maju. Dan Restorasi tersebut
menjadi awal kebangkitan Jepang.
Kemudian, Jepang kembali ditempa masalah besar
dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada masa perang dunia
kedua. Jepang terdesak dan kemudian menyerah. Keputusan menyerah yang diambil
oleh Kaisar Jepang pada saat itu tidak menjadikan Jepang benar-benar kalah, kondisi
tersebut justru digunakan untuk memacu kembali perekonomian Jepang. Hasilnya
Jepang diundang pada pertemuan Group Of Seven yang sebelumnya bernama Group Of
Six kelompok bentukan Amerika pada tahun 1973 yang disebut Library Group dan berisi
pejabat-pejabat tinggi sektor keuangan dari Amerika, Jepang dan beberapa negera
Eropa. Diundangnya Jepang pada pertemuan tersebut merupakan sebuah pengakuan internasional
atas keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang 19 tahun setelah pengeboman atom
di Hiroshima dan Nagasaki.
Pembangunan
Aceh
Lalu apa kaitannya Restorasi Meiji dengan
Pembangunan Aceh? Sebagai daerah yang baru saja selesai dari konflik yang cukup
lama, ditambah pula dengan musibah Tsunami yang menelan korban jiwa ratusan
ribu nyawa dan kehancuran fisik yang luar biasa. Pembangunan kembali tentu
menjadi hal mutlak untuk dilakukan, membangun kembali saran dan prasarana
tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Maka langkah
pemerintah Aceh dalam mengundang investor ke Aceh tersebut adalah salah satu
caranya.
Tetapi harus diingat bahwa mendatangkan investor itu
membutuhkan modal yang cukup besar pula, modal yang paling menentukan selain
tersedianya sumber daya adalah adanya kepercayaan dan itu tidak mungkin didapat
dengan mudah dan murah. Selama ini kita sering membaca melalui media massa
tentang bermacam rencana investasi di Aceh, tetapi sangat sedikit kita melihat
realisasi dari rencana tersebut, investor hanya datang bersilaturahmi dan
menyatakan keinginannya untuk untuk menanamkan modal. Lalu kita menyewa space dimedia massa agar publik merasa
bangga dan kemudian terlena, tapi jarang sekali kita melihat pengumuman hasil
nyata dari janji-janji tersebut karena memang sebagian besarnya hanya sebatas
keinginan belaka.
Tentu kita harus bertanya mengapa? Masalah ini
sebenarnya ada didalam internal kita sendiri. Belum hilang dari ingatan kita
tentang penculikan yang dialami oleh salah satu pejabat pemerintah Aceh
beberapa waktu lalu, meski belum ada bukti hukum yang menguatkan, tetapi
kejadian tersebut banyak dikaitkan dengan soal setor menyetor untuk memenangkan
sebuah proyek. Belum lagi ribut-ribut pengesahan APBA dan diikuti dengan daya
serap yang sangat rendah. Kualitas pelayanan kepada masyarakat yang belum
maksimal, peralihan JKA menjadi JKRA belum juga menjamin pelayanan masyarakat
menjadi lebih baik, kualitas pendidikan di Aceh baik dari tingkat dasar, dayah
hingga pendidikan tinggi sangat rendah, penempatan pejabat yang belum lepas
dari unsur nepotisme dan kepentingan, parahnya penempatan tersebut tidak
dibarengi dengan kemampuan yang mumpuni. Terakhir, konflik duet ZIKIR menambah
runyam cerita minus pembanguna Aceh saat ini.
Sementara disisi lain, kita terus saja disibukkan
dengan persoalan-persoalan simbolis, isu bendera akan dilempar kepublik
menjelang kontestasi politik, agar menarik maka dibungkus atas dasar MoU Helsinky
dan UUPA. Kita seolah sudah terkena penyakit lupa, kemiskinan yang terjadi,
kualitas pendidikan yang rendah, pelayanan masyarakat yang tidak maksimal
seperti bukan amanah dari MoU Helsinky dan UUPA. Bagaimana mungkin investor
akan datang jika semraut pengelolaan pemerintahan tidak bisa diatasi dengan
baik, tentu investor tidak akan mau kehilangan uangnya hanya karena persoalan
pajak nanggroe disana-sini. Harusnya, kondisi tersebut harus dibenahi,
Restorasi Meiji mestinya harus kita terjemahkan dalam konteks ke Aceh-an dengan
norma dan nilai-nilai yang berlaku melalui restorasi tatakelola pemerintahan,
pelayanan publik dan semangat persatuan tanpa konflik. Semoga!
No comments:
Post a Comment