Maklumat (tak) Merdeka

Hanya hitungan hari, kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke 72 Tahun. Orang-orang akan bergembira merayakan hari jadi bangsa Indonesia dengan segala cara dan rupa. Semua untuk mengekspresikan bahwa kita tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, setidaknya tak dijajah secara nyata, tidak dengan bom dan hujanan peluru senjata.

Karena, setelah 72 tahun itu, kemerdekaan kita belum sempurna. Setidaknya 15 tahun silam Maklumat 'merdeka' pernah menjadi catatan hitam yang mengekang kemerdekaan orang-orang Aceh. Maklumat yang setelah diumumkan menjadi pembenaran untuk merenggut kenyamanan, kebebasan dan keamanan.

Dengan maklumat keramat itu, rumah-rumah berhak dibakar, orang-orang tak bersalah berhak ditembak, harta benda berhak dirampas, wanita-wanita berhak diperkosa, pegiat keadilan dihilangkan paksa, tanpa pengadilan tak mengapa.

Padahal, isi maklumat untuk menjaga kemerdekaan kita, merdeka bekerja, merdeka bersuara, merdeka bersekolah dan merdeka kemana saja. Namun nyatanya, tank Scorpion buatan Inggris, pesawat Bronco, panser dan kendaraan lapis baja dikirim beserta 30 ribu pasukan TNI dan 12 ribu polisi mengobok-obok permukiman warga dengan dalih mencari gerilyawan bersenjata.

Share:

Read More

Mengenang Tragedi Jamboe Keupok : Merawat Ingatan Menuntut Keadilan

Suasana lebaran Idul Fitri begitu terasa di Desa Jamboe Keupok, selain jalanan yang tampak ramai dari biasanya juga di ujung desa terdapat destinasi wisata yang saban tahun menjadi pusat keramaian tidak hanya bagi warga sekitar, tetapi juga bagi warga di kecamatan tetangga yang ingin mandi atau sekedar duduk bercengkrama sambil menikmati suasana keramaian disana. Ulee Lhung mereka menyebutnya, sebuah sungai dengan air yang sejuk dan hamparan pantai yang luas.

Namun, meskipun jalanan terlihat berbeda dengan biasanya, siapa saja yang melewati jalan desa yang berdampingan dengan gunung tersebut akan merasakan sesuatu yang berbeda, aura kehilangan masih sangat terasa terlebih bagi mereka yang pernah tinggal dan menetap disana direntang waktu 2003 keatas. Tepat dipinggir jalan utama, sebuah komplek pemakaman terlihat jelas bagi siapa saja yang melintas. Disana disemayamkan enam belas jasad korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat bersenjata.

Pada tanggal 17 Mei 2003, tepat sehari sebelum Megawati, Presiden RI saat itu menetapkan status Darurat Militer di Aceh. Sekitar jam 07.00 pagi aparat bersenjata menyerbu desa Jambo Keupok, masyarakat dikumpulkan pada satu tempat dan kemudian dipaksa untuk memberikan informasi tentang keberadaan tokoh-tokoh GAM, namun karena masyarakat tidak tahu maka mereka disiksa secara berulang-ulang dengan disaksikan oleh penduduk desa, tak terkecuali perempuan dan anak-anak.

Sebanyak 16 orang masyarakat sipil tewas seketika. Dari jumlah itu, 12 diantaranya dibakar hidup-hidup dan 4 lainnya dieksekusi ditempat-tempat terpisah  hingga meninggal dan kemudian juga dibakar dalam satu rumah bersama 12 orang lainnya. Akibat kejadian tersebut masyarakat desa Jampo Keupok harus mengungsi lebih dari satu bulan karena trauma dan takut pihak tentara akan kembali lagi.

Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaraan HAM Berat di Aceh, Otto Nur Abdullah, sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com menyebutkan bahwa mereka telah melakukan sebuah penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan hasil penyelidikan mereka kepada Kejaksaan Agung, senin 14 maret 2016 yang lalu.

Menurut Komnas HAM, banyak petinggi militer dan pemerintahan lokal yang ikut bertanggung jawab terhadap kasus itu, diantaranya adalah mantan Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto, komandan satuan Gabungan Intelijen, komandam Kodim 0107, pimpinan Para Komando dan komandan Pemukul Reaksi Cepat pada Batalyon 502 Linud Divisi II Kostrad. Bahkan menurut Komnas HAM, Teuku Machsalmina Ali juga disebut-sebut ikut bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Teuku Machsalmina Ali adalah Bupati Aceh Selatan saat itu.

Share:

Read More

Dengan Data, Kita Wujudkan Generasi Berencana

             “Data Mencerdaskan Bangsa”. Slogan milik Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tentu sudah sering kita dengarkan, apalagi yang sering berhubungan dengan data, sering juga BPS merilis data-data tentang kondisi ekonomi, kemiskinan dan sebagainya, dengan data tersebut kemudian kita bisa menilai seperti apa kondisi pembangunan Indonesia dari segala sektor. Jika data yang dirilis salah atau direkayasa maka informasi yang kita terima juga akan salah. Data memang sangat menentukan arah pembangunan bangsa kedepan, pembangunan dengan data memang mahal, tetapi membangun tanpa data justru akan lebih mahal. Kita sering melihat beberapa program terkadang tidak tepat sasaran, contoh kecil, ketika pembagian beras raskin bukan pada penerima yang berhak, masyarakat mengeluh kenapa mereka yang hidup berkecukupan mendapat bantuan, sedangkan yang makan sehari-hari saja susah justru tidak mendapatkannya.

Apa jadinya jika yang dibutuhkan irigasi untuk mengairi persawahan namun yang disediakan justru mesin perontok padi? Apa jadinya jika yang dibutuhkan masyarakat adalah pupuk agar tanaman lebih subur sehingga hasil panen bisa meningkat atau yang dibutuhkan adalah pembangunan jalan yang bagus agar mudah pergi kebun-kebun tetapi yang dibangun justru pasar? Masih banyak contoh program pembangunan tanpa data atau tidak sesuai data yang bisa kita lihat. Pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga hasil tidak sesuai harapan. Bisa jadi, kesalahan tersebut diawali saat proses pendataan berlangsung datanya di utak-atik tidak sesuai fakta yang ada sehingga tidak tepat sasaran, meskipun uang triliun rupiah dianggarkan dan inovasi program dilakukan, tetapi tetap tak memberikan hasil yang sebanding dengan biaya dan energi yang dikeluarkan dan masyarakat tak juga kunjung sejahtera. 

Share:

Read More

Kunjungan Raja Salman dan Peluang Bagi Aceh

Foto : Google Image (oleh admin dikombinasikan)

         Beberapa waktu yang lalu, Indonesia gegap gempita dengan kabar kedatangan Baginda Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud. Media cetak, online dan elektronik bahkan tidak henti-hentinya memuat berita tentang kedatangan Raja yang dijuluki Khadimul Haramain atau Penjaga dua kota suci  tersebut, mulai dari persiapan menjelang kedatangan hingga setelah Raja Salman pulang, semuanya seolah tak luput dari pemberitaan. Meriahnya sambutan tentang kedatangan Raja Salman tersebut bukan tanpa ada alasan, selain kunjungan tersebut sangat bersejarah, karena setelah 47 tahun silam baru saat ini Raja Arab Saudi kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Raja Salman membawa serta rombongan berjumlah 1.500 orang, sebanyak 25 Pengeran dan 10 menteri menjadi bagian dari delegasi “jumbo” tersebut, bahkan  menurut Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama Bin Abdullah Al Shuaibi, kunjungan tersebut merupakan kunjungan terbesar dalam sejarah kunjungan kenegaraan Arab Saudi. Kunjungan itu juga sangat berbeda ketika Raja Faisal berkunjung ke Indonesia pada 47 tahun silam, menurut  Direktur Pusat Kajian Timur Tengah UI Abdul Mutaali, tanpa liburan, Raja Faisal saat itu berkunjung selama 4 hari kurun 10-13 Juni 1970 sebagaimana diberitakan detik.com, Rabu (1/3/2017). 

Sedangkan kunjungan Raja Salman kali ini sekaligus berliburan di Bali, agenda Raja Salman tersebut langsung atau tidak langsung diprediksi akan menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indenesia khususnya dari Timur Tengah, mengutip pernyataan Wapres Jusuf Kalla “Rajanya saja 9 hari disini, apalagi rakyatnya bisa sebulan” begitu kira-kira ungkapan optimisme JK terhadap dampak dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Senada, para pengamat pun menganggap kedatangan Raja Arab Saudi tersebut menunjukkan bahwa Saudi Arabia sudah mulai melirik ke Asia. ini dikarenakan kondisi di Amerika dibawah kepemimpinan Presiden Trump yang proteksionis dan Eropa yang tidak stabil ditambah harga minyak yang anjlok, membuat pemerintah Arab Saudi berpikir untuk berinvestasi di negara-negara yang cukup kondusif dan memiliki potensi perkembangan ekonomi yang baik, termasuk Indonesia.

Share:

Read More

Pilkada 2017 Selesai, Inikah Para Pembisik Mualem?

Foto : acehtimes.co

           Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya selesai juga menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan gubernur/wakil gubernur Aceh dalam pilkada 2017. Rapat yang berlangsung di di Gedung DPR Aceh, jalan Tgk. Daud Beureueh Banda Aceh dimulai dari pukul 09.30 WIB hingga pukul 18.40 WIB. Hasilnya Pasangan nomor urut 6 Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah berhasil unggul dalam Pilkada serentak tersebut dengan perolehan suara sebesar 898.710 suara, Sementara di posisi kedua, diraih oleh pasangan nomor urut 5 Muzakir Manaf (Mualem)- TA Khalid yang meraup suara sebanyak 766.427 suara. Perolehan suara pasangan nomor urut 5 yang berada dibawah Irwandi-Nova secara otomatis mengentikan langkah pasangan yang di usung oleh Partai Aceh (partai penguasa di Aceh) kemudian Gerindra, PKS, PBB, PAN dan PPP Kubu Djan Faridz tersebut menuju Aceh Satu dan Dua.

Share:

Read More

Bupati Aceh Selatan Diminta Usut Dalang Penitip 30 Nama untuk Guru Kontrak

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS)-Banda Aceh, Muslim mendesak Bupati Aceh Selatan Sama Indra mengungkap aktor yang diduga melakukan praktik culas dalam proses rekruetmen guru kontrak 2017.

“Seperti pengakuan dari Direktur Politeknik Aceh Selatan (Poltas) M Ilham Maulana bahwa dinas pendidikan ada menitipkan 30 ke panitia dalam proses rekruetmen tersebut. Praktik seperti ini sangat kita sesalkan dan bupati harus mengusutnya,” kata Muslim, Kamis, (9/2/2017).

Baca : Direktur Poltas: Dinas Sempat Menyodorkan 30 Nama Titipan, Kami Tolak!

Meskipun nama-nama yang dititipkan tersebut ditolak oleh Direktur Poltas M Ilham, katanya, tetapi setidaknya Dinas Pendidikan Aceh Selatan sudah mempunyai niat untuk berlaku tidak adil, tidak professional, dengan berupaya melakukan intervensi kekuasaan terhadap tes guru kontrak tersebut.

“Ini telah mencoreng citra Pemerintahan Aceh Selatan dimata masyarakat,” katanya.

Share:

Read More