BANDA ACEH – Kunjungan kerja (Kunker) yang akan dilakukan oleh beberapa Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendapat kritikan dari mahasiswa seperti yang diterima oleh redaksi AJNN. Kritikan tersebut disampaikan oleh beberapa lembaga mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se Aceh, Senat Mahasiswa UIN Arraniry Banda Aceh dan Pemerintah Mahasiswa (PEMA) Universitas Abulyatama Aceh.
Pejabat Sementara (Pjs) Koordinator BEM Se Aceh, Zulkifli Bi meminta dewan untuk lebih fokus pada kondisi Aceh sekarang dari pada harus melakukan kunker ke luar negeri, Karena menurut ia masih banyak masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat aceh khususnya di sektor perekonomian.
“Tidak penting melakukan kunker, masih banyak masalah internal yang belum bisa diselesaikan seperti kasus Din Minimi, Wahabi dan butir-butir MoU yang belum terealisasi,” katanya kepada AJNN, Minggu (13/9)
Zulkifli juga menyebutkan bahwa anggaran kunker yang besar tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa serta rumah korban konflik yang masih ada belum tersentuh.
“Angka kemiskinan di Aceh lebih tinggi dibandingkan dari tahun lalu, dan sangat wajar kalau kemudian mahasiswa dan masyarakat mengecam kunker tersebut,” imbuh Zulkifli.
Disisi lain, Sekretaris Jendela (Sekjen) Senat Mahasiswa UIN Ar Raniry Banda Aceh, Muhammad Reza Fahlevi mengatakan kunker yang dilakukan oleh dewan belum tepat untuk sekarang, karena bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh
“Untuk apa sibuk melakukan kunker, qanun yang sudah ada saja belum maksimal dijalankan, masih banyak permasalahan aceh yang harus segera diselesaikan,” jelasnya
Terkait agenda kunker Komisi 7 untuk melakukan Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) tentang toleransi agama, Reza menjelaskan bahwa sudah cukup toleransi beragama yang berlaku di Aceh saat ini, yang ditakutkan malah akan terjadi sekularisme di aceh karena sudah terlalu toleran dalam bidang keagamaan.
“Suara Rakyat Aceh saja saat ini belum maksimal disuarakan oleh para wakilnya. Di Aceh masih sangat banyak ulama yang bisa memberikan masukan-masukan tentang hukum, jadi tidak perlu harus pergi keluar negeri,” imbuhnya
Untuk komisi 2 yang membidangi masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekonomi yang juga akan melakukan kunker, Reza menambahkan bahwa kuncinya bukan pada melahirkan produk hukum yang baru melainkan menjalankan apa yang sudah diamanatkan dalam turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan MoU Helsinky
“Cari kunci permasalahan di sana kenapa sampai sekarang turunan dari UUPA dan Qanun-qanun yang sudah dijalankan susah untuk diterapkan,” jelasnya
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Abulyatama Aceh, Muslim meminta kepada seluruh anggota DPR Aceh untuk bisa fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P).
“Mestinya yang difokuskan DPRA sekarang adalah yang penting-penting dulu, seperi APBA-P, kemudian Rancangan Qanun Prioritas 2015 yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan, jangan hanya sibuk memikirkan kunker saja, padahal pekerjaan rumah cukup banyak yang belum selesai,” tegas Muslim
Jika melihat alasan kunker tentang kerukunan agama, jelas Muslim, kerukunan umat beragama di Aceh sudah menjadi contoh bagi negara-negara lain, misalnya di Aceh sampai sekarang tidak pernah terjadi konflik agama.
“Kalau alasan kunker tentang kerukunan agama, ini sangat lucu dan aneh, Aceh tidak pernah konflik agama, Aceh sudah menjadi contoh tentang kerukunan umat beragama, jadi tidak perlu mencontoh negara lain,” tegasnya
Muslim juga mempertanyakan kunker yang sudah pernah dilakukan oleh DPRA. Untuk itu, Ia meminta kepada anggota DPRA untuk segera membatalkan agenda kunker keluar negeri tersebut.
“Saya belum melihat hasil dari kunker yang sudah pernah dilakukan oleh DPRA, Kami juga menantang DPRA untuk berani mempublikasikan sejauh apa efektivitas kunker yang sudah pernah dilakukan,” pintanya
Untuk itu, Muslim menilai bahwa DPR Aceh dalam tahun ini mandul karena belum mampu melahirkan produk-produk regulasi yang berpihak pada masyarakat, sehingga wajar ketika publik menilai DPR Aceh mandul
“Mereka melakukan kunker diujung tahun, kapan mau menyelesaikan qanun-qanun yang sudah diproritaskan, saya rasa mereka tidak akan mampu lagi, itu belum bicara anggaran yang dihabiskan untuk melakukan kunker, kalau kunker tetap dipaksakan, kedepan fungsi legislatif sudah bisa ditambahkan satu lagi yaitu fungsi pariwisata,” jelas Muslim dengan nada kesal.
sumber : ajnn.net
Pejabat Sementara (Pjs) Koordinator BEM Se Aceh, Zulkifli Bi meminta dewan untuk lebih fokus pada kondisi Aceh sekarang dari pada harus melakukan kunker ke luar negeri, Karena menurut ia masih banyak masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat aceh khususnya di sektor perekonomian.
“Tidak penting melakukan kunker, masih banyak masalah internal yang belum bisa diselesaikan seperti kasus Din Minimi, Wahabi dan butir-butir MoU yang belum terealisasi,” katanya kepada AJNN, Minggu (13/9)
Zulkifli juga menyebutkan bahwa anggaran kunker yang besar tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa serta rumah korban konflik yang masih ada belum tersentuh.
“Angka kemiskinan di Aceh lebih tinggi dibandingkan dari tahun lalu, dan sangat wajar kalau kemudian mahasiswa dan masyarakat mengecam kunker tersebut,” imbuh Zulkifli.
Disisi lain, Sekretaris Jendela (Sekjen) Senat Mahasiswa UIN Ar Raniry Banda Aceh, Muhammad Reza Fahlevi mengatakan kunker yang dilakukan oleh dewan belum tepat untuk sekarang, karena bukan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh
“Untuk apa sibuk melakukan kunker, qanun yang sudah ada saja belum maksimal dijalankan, masih banyak permasalahan aceh yang harus segera diselesaikan,” jelasnya
Terkait agenda kunker Komisi 7 untuk melakukan Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) tentang toleransi agama, Reza menjelaskan bahwa sudah cukup toleransi beragama yang berlaku di Aceh saat ini, yang ditakutkan malah akan terjadi sekularisme di aceh karena sudah terlalu toleran dalam bidang keagamaan.
“Suara Rakyat Aceh saja saat ini belum maksimal disuarakan oleh para wakilnya. Di Aceh masih sangat banyak ulama yang bisa memberikan masukan-masukan tentang hukum, jadi tidak perlu harus pergi keluar negeri,” imbuhnya
Untuk komisi 2 yang membidangi masalah Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekonomi yang juga akan melakukan kunker, Reza menambahkan bahwa kuncinya bukan pada melahirkan produk hukum yang baru melainkan menjalankan apa yang sudah diamanatkan dalam turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan MoU Helsinky
“Cari kunci permasalahan di sana kenapa sampai sekarang turunan dari UUPA dan Qanun-qanun yang sudah dijalankan susah untuk diterapkan,” jelasnya
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Abulyatama Aceh, Muslim meminta kepada seluruh anggota DPR Aceh untuk bisa fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P).
“Mestinya yang difokuskan DPRA sekarang adalah yang penting-penting dulu, seperi APBA-P, kemudian Rancangan Qanun Prioritas 2015 yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan, jangan hanya sibuk memikirkan kunker saja, padahal pekerjaan rumah cukup banyak yang belum selesai,” tegas Muslim
Jika melihat alasan kunker tentang kerukunan agama, jelas Muslim, kerukunan umat beragama di Aceh sudah menjadi contoh bagi negara-negara lain, misalnya di Aceh sampai sekarang tidak pernah terjadi konflik agama.
“Kalau alasan kunker tentang kerukunan agama, ini sangat lucu dan aneh, Aceh tidak pernah konflik agama, Aceh sudah menjadi contoh tentang kerukunan umat beragama, jadi tidak perlu mencontoh negara lain,” tegasnya
Muslim juga mempertanyakan kunker yang sudah pernah dilakukan oleh DPRA. Untuk itu, Ia meminta kepada anggota DPRA untuk segera membatalkan agenda kunker keluar negeri tersebut.
“Saya belum melihat hasil dari kunker yang sudah pernah dilakukan oleh DPRA, Kami juga menantang DPRA untuk berani mempublikasikan sejauh apa efektivitas kunker yang sudah pernah dilakukan,” pintanya
Untuk itu, Muslim menilai bahwa DPR Aceh dalam tahun ini mandul karena belum mampu melahirkan produk-produk regulasi yang berpihak pada masyarakat, sehingga wajar ketika publik menilai DPR Aceh mandul
“Mereka melakukan kunker diujung tahun, kapan mau menyelesaikan qanun-qanun yang sudah diproritaskan, saya rasa mereka tidak akan mampu lagi, itu belum bicara anggaran yang dihabiskan untuk melakukan kunker, kalau kunker tetap dipaksakan, kedepan fungsi legislatif sudah bisa ditambahkan satu lagi yaitu fungsi pariwisata,” jelas Muslim dengan nada kesal.
sumber : ajnn.net
