Paduka Wali. Cukuplah!

Sumber Gambar : www.flickr.com

OLEH : M U S L I M 

Senin, 16 Desember 2013 Malik Mahmud Al Haytar resmi menyandang gelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik. Dipundaknya, dititipkan segudang harapan untuk persatuan. Tidak hanya itu,  ia diibaratkan sebagai langit yang mampu melindungi seluruh persada Aceh dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak keharmonisan kaum di Tanah Aceh. 

Harapan itu sekiranya tidaklah berlebihan. Karena gelar yang ia sandang adalah gelar yang dahulu disematkan kepada raja-raja dan wali sebelumnya. Setidaknya demikianlah kata ketua DPRA saat itu, Hasbi Abdullah. Yang saya kutip di Harian Serambi Indonesia.

Sungguh begitu besar cita-cita untuk kemajuan kebudayaan dan persatuan di Aceh. Sebagai daerah yang baru saja menikmati indahnya perdamaian. Tangan dingin Paduka Wali sangat dinantikan. Menanti tarian jari-jemarinya menunjuk kearah baru peradaban Aceh. Melupakan kenangan pahit yang berdarah-darah. Menuju Aceh baru yang lebih terarah. Begitulah cita-cita dan harapan ditanamkan. Menjadi pemersatu, berdiri diatas segala kepentingan lawan dan kawan.

Namun apa hendak dikata. Cerita sang Paduka tak sepenuhnya indah. Sejak awal bermula kisah, banyak kecaman dan teriakan dari segala arah. Yang menolak dan tak searah. Semuanya tumpah ruah. 

Banyak yang mengatakan penolakan kepada Sang Paduka, karena kepentingan politik kawan yang tak searah. Mungkin benar bisa juga salah. Karena baju Paduka memang masih basah dengan warna dan wewangian si merah. Padahal paduka diharapkan jadi penengah. 

Share:

Read More

Pikiran Sempit Sang Panutan

(foto : Google Image)

(Oleh : Muslim)

Alkisah, ada sebuah desa yang dihuni oleh banyak penduduk. Desa itu terletak jauh dari pusat perkotaan. Diantara hamparan sawah dan gunung yang menjulang. Kota Happy nama desanya.

Meski demikian, mereka tak pernah ketinggalan zaman. Rumah-rumah warga sudah teraliri listrik untuk penerangan,  sudah punya rice cooker memasak makanan. Akses internet juga tersedia. Meski kadang secepat keong berjalan. Beragam teknologi massa kini mereka punya. Aplikasi Facebook dan WhatsApp sudah biasa.

Hiruk pikuk perhelatan Asian Games ikut mereka nikmati, siapa yang duduk dipuncak klasemen perolehan medali? China jawab mereka. Indonesia peringkat keberapa? Peringkat keempat mereka ucap dengan bangga.

Sungguh mereka tak tergolong orang-orang yang ketinggalan zaman. Kecuali hanya satu; Pemikiran.

Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ambil kesimpulan. Desa itu bukan seperti yang sedang anda bayangkan; tak ingin maju juga tak karuan.

Desa ini cukup teratur. Ada pemerintahan lengkap dengan aparatur. Persoalan masyarakat sudah ada yang "atur", walau kadang membuat masyarakat semakin tak akur. Mereka juga peduli dengan masa depan. Dikirimkan nya anak-anak muda jauh diperantuan, menimba ilmu memupuk masa depan.
                         ***
Suatu masa, mereka bersiap-siap memilih panglima mewakili desa untuk duduk di lembaga Berkuasa. Sebuah lembaga yang berfungsi menampung kata-kata, kemudian diramu menjadi sebongkah harta. Lembaga ini berkedudukan di Ibu Kota Singgasana. Anggotanya utusan setiap Kafilah. Satu Kafilah terdapat enam desa. Desa Kota Happy termasuk dalam kafilah kelima, dari total lima kafilah dalam wilayah Singgasana.

Bertahun-tahun yang lalu, utusan mereka tak pernah berhasil duduk di lembaga Berkuasa itu. Sudah tentu pula tak ada kata-kata dari desa Happy yang tertampung, dan juga tak ada sebongkah harta yang mengalir hingga ke kampung-kampung. Desa Kota Happy terkatung-katung, tak ada pembangunan, tak ada pula santunan.

Masyarakatnya berkeluh kesah, kenapa nasib berat sebelah?

Melihat kondisi itu, para anak muda yang dahulu dikirim ke perantauan, untuk menimba ilmu dan memupuk masa depan, kembali pulang membawa harapan, agar desa mereka tidak sekedar tempat bercocok tanam, oleh sekelompok orang dari negeri entah berantah.

Dikumpulkannya teman seangkatan, seumuran dan sepandangan. Disusun pula rencana dan program. Agar terciptanya sebuah persatuan.  Dibersihkannya hati dengan niat yang suci, mereka hadir bukan untuk kepentingan pribadi.

Langkah demi langkah mereka ikuti, mereka temui pemuka-pemuka, diskusi kesana-kemari. Dijelaskan tujuan yang dicari. Semua itu agar tak salah mengambil solusi.

Apa yang terjadi?

Ditemuinya rintangan yang menghadang, dalam kata-kata berbungkus harapan. Bagi mereka itu bukan masalah, karena itu adalah perjuangan.

Tapi apa yang menyakitkan?

Mereka dijegal oleh sosok panutan. Langkah mereka adalah kekhawatiran. Ide mereka dianggap tak sejalan; jangan-jangan itu pesanan. Begitulah kecurigaan, terus dibangun dan dipupuk, agar tak mengusik pilihan politik, sang "Panutan".

Para pemuda tadi, yang semangatnya berapi-api, perlahan mulai berhenti. Bukan berhenti karena tak mampu berbuat dan berpikir lagi. Tapi ada banyak tanda tanya yang menggangu sanubari.

Kenapa disaat kritis begini, masih ada yang tak sehati, diberi harapan lalu di hantam. Disuruh melangkah kakinya dipatah. Kenapa bisa? Kenapa tega? Begitulah mereka, para anak muda tadi, dalam hati bertanya-tanya.

Kondisi saat ini memang sedang kritis. Desa Kota Happy begitu miris, punya lumbung suara tapi tak bisa apa-apa. Yang aneh, banyak dari panutan tadi juga merasa, bagaimana sulitnya meminta dana, bolak balik ke ibu kota Singgasana, tak memperoleh apa-apa.

Yang paling menyakitkan soal harga diri. Saban tahun dihina dan dicaci. Ucapannya sederhana, tapi menusuk kedalam dada; Eungkot meuneng keu peunawa, ubee na suara dumnyan ta hareuga.

Tapi apa hendak dikata, ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Begitupun dengan sikap sang Panutan, kecurigaan sudah terlanjur didepan. Padahal anak-anak muda tadi punya harapan, sosok panutan berdiri didepan. Tapi kondisi tak sesuai keinginan, meski mereka punya jabatan, yang seharusnya berpikir didepan, melupakan sekat kepentingan, justru hadir dengan sedikit berpikir dan mengubur cita-cita persatuan.

Itulah mereka, sosok panutan dari desa kecil, yang pikirannya "kecil" dan sempit.
                                      ~~~

Share:

Read More

Ulama Memimpin Indonesia, Kenapa Tidak?

Sumber Foto : Kaskus

Akhir-akhir ini, kita terus berdebat bahwa seorang ulama (yang teruji keislamannya) tidak sepatutnya menjadi pemimpin bangsa (Presiden atau Wapres). Dengan ketidaktahuan, kita terus mengeluarkan argumen yang sebagian besar dasarnya adalah copy paste dari sumber-sumber yang tidak jelas, hoax, bahkan terkadang mengarah kepada caci maki, hanya karena perbedaan pilihan dan sekali lagi, karena sesungguhnya pengetahuan kita terbatas.

Mari kita lihat apa yang baru saja dilakukan oleh Pemimpin Israel dan China.

Pada 11 Maret 2018, melalui Kongres Rakyat Nasional -yang merupakan parlemen Cina- menyetujui dicabutnya konstitusi yang membatasi masa jabatan Presiden China selama 10 tahun (dua periode). Amandemen yang diusulkan oleh partai Komunis China tersebut memungkinkan Xi Jinping, yang  merupakan seorang putra pendiri Partai Komunis China untuk menjadi Presiden China seumur hidup.

Dibawah kepemimpinan Xi, China menegaskan bahwa mereka adalah negara dengan ideologi komunis dan itu ditegaskan oleh Xi Jinping dalam Kongres Partai Komunis China-dimana Xi merupakan Sekretaris Jendralnya- untuk terus memajukan sosialisme dengan karakteristik China.

Kenapa Xi Jinping bisa memperkuat Komunisme di China? Karena ia seorang komunis dan berkuasa.

Sekarang kita ke Israel. Baru-baru ini, tepatnya 19 Juli 2018, melalui parlemen Knesset Israel, telah mengesahkan Undang-undang Negara Bangsa Yahudi. Dalam undang-undang tersebut, Israel menegaskan bahwa Israel adalah Tanah air bersejarah orang-orang Yahudi, artinya tanah yang telah dijajah oleh Israel dari rakyat Palestina itu, yang hingga saat ini masih terus berkonflik, dipertegas menjadi hak milik Israel sejak Yahudi itu ada dan mereka memiliki hak ekslusif mengatur kepentingan nasional nya.

Bukan hanya itu, melalui UU itu pula, Israel menegaskan bahasa Ibrani adalah bahasa resmi Israel dari sebelumnya bahasa Arab. Yang paling memilukan,  mereka menganggap bahwa penjajahan yang selama ini dilakukan dengan menggusur rumah-rumah dan memperluas pendirian pemukiman Yahudi diatas tanah Palestina adalah sebagai nilai-nilai nasional dan akan terus memperjuangkannya hingga pembentukan dan konsolidasi.

Bahasa awamnya, Israel akan terus menjajah dan menggusur rumah-rumah warga hingga seluruh tanah Palestina menjadi milik Israel sebagai Negara Yahudi. Mereka tidak takut melakukannya, karena mereka sudah punya dasar hukum. Kenapa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mampu melakukannya? Karena ia seorang Yahudi dan berkuasa.

Setelah berkeliling keluar negeri dalam tulisan diatas, mari kita pulang ke Indonesia.

Tak terbantahkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Tapi Indonesia bukan sebuah negara Islam. Kenapa?

Sebelum melanjutkan tulisan ini, saya ingin menegaskan, bahwa tulisan ini bukan bertujuan untuk menolak konsep negara Indonesia saat ini, bukan menolak Pancasila sebagai dasar negara dan bukan pula tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika.

Apa yang ingin saya sampaikan adalah semata-mata untuk menegaskan, bahwa kita sebagai penduduk mayoritas Islam, sudah seharusnya Islam juga mendapatkan peran politik yang besar dalam menjalankan negara.

Kenapa Israel dan China bisa mencerminkan diri ke panggung internasional sebagai negara Yahudi dan Komunis hanya karena mereka mayoritas? Bukankah Islam di Indonesia juga mayoritas? Kenapa Israel dan China bisa menempatkan kepentingan Yahudi dan Komunis yang paling utama? Mungkin kita lupa satuhal seperti mereka, bahwa Islam kurang mendapatkan peran politik dan kekuasaan yang besar di Indonesia. Sehingga kekuasaan lebih dominan dijalankan oleh orang-orang, termasuk didalamnya orang-orang Islam yang tidak mengutamakan Ideologi Islam dalam menjalankan negara.

Kita sering mengeluh, banyak ustad di kriminalisasi, ekonomi kita kapitalis tidak berbasis syariah, dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang dan lembaga-lembaga yang sesungguhnya berideologi dan berasaskan Islam tidak punya power yang besar dalam menjalankan negara. Alat-alat negara dikuasai oleh orang-orang yang tidak mementingkan Islam sebagai yang utama, maka kebijakan yang lebih banyak menempatkan kepentingan Islam dalam menjalankan negara tidak menjadi prioritas.

Jika saja orang-orang- termasuk ulama- yang kepemimpinan, keilmuan dan pergaulannya sudah teruji juga memiliki dukungan politik, kita pilih dan berikan kesempatan untuk menjalankan kekuasaan dinegara ini, dan kita sebagai warga negara bahu membahu memperkuat kepemimpinan nya, saya haqqul yaqin bahwa Indonesia akan menjelma sebagai negara yang akan menjalankan ideologi Islam sebagai pijakan bernegara.

Begitupun yang minoritas, jangan takut bahwa mereka akan dikriminalisasi, dikucilkan dan hak-hak nya di hambat, karena Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin.

Dan jangan pula mengatakan bahwa ada juga ulama yang menolak menjadi pemimpin negara sebagai alasan bahwa ulama tidak sepatutnya memimpin bangsa Indonesia atau alasan bahwa intelektual Islam hanya akan dijadikan sebagai "ban serap" dipemerintahan. Karena sekali lagi saya katakan, jika syarat-syarat yang telah teruji sebagaimana saya sebutkan diatas terpenuhi, maka sudah kewajiban agar kita lebih mengutamakan mereka.  Dan saya yakin, kita punya sosok yang seperti itu. Bahkan untuk 2019 yang akan datang, menurut hemat saya, kita sudah punya.

Jadi, masihkah kita harus melanjutkan perdebatan bahwa ulama tidak patut menduduki jabatan di pemerintahan? Atau, masihkah kita harus berdebat bahwa seorang ulama hanya terbatas sebagai pendakwah lisan saja? Padahal berdakwah dengan kekuasaan akan lebih utama.

Jika masih demikian, maka menurut hemat saya, kita sesungguhnya orang-orang yang telah membantu para kapitalis dan orang-orang yang tidak senang menjadikan Islam sebagai penguasa di negeri yang Islam adalah mayoritasnya. Wassalam.

Share:

Read More