“Data Mencerdaskan Bangsa”. Slogan milik Badan
Pusat Statistik (BPS) tersebut tentu sudah sering kita dengarkan, apalagi yang
sering berhubungan dengan data, sering juga BPS merilis data-data tentang
kondisi ekonomi, kemiskinan dan sebagainya, dengan data tersebut kemudian kita bisa menilai seperti apa kondisi pembangunan Indonesia dari segala sektor. Jika data yang dirilis salah atau direkayasa maka informasi yang kita terima juga akan salah. Data memang sangat menentukan arah
pembangunan bangsa kedepan, pembangunan dengan data memang mahal, tetapi
membangun tanpa data justru akan lebih mahal. Kita sering melihat beberapa program
terkadang tidak tepat sasaran, contoh kecil, ketika pembagian beras raskin
bukan pada penerima yang berhak, masyarakat mengeluh kenapa mereka yang hidup
berkecukupan mendapat bantuan, sedangkan yang makan sehari-hari saja susah justru
tidak mendapatkannya.
Apa
jadinya jika yang dibutuhkan irigasi untuk mengairi persawahan namun yang
disediakan justru mesin perontok padi? Apa jadinya jika yang dibutuhkan
masyarakat adalah pupuk agar tanaman lebih subur sehingga hasil panen bisa meningkat atau yang dibutuhkan adalah pembangunan jalan yang bagus agar mudah pergi kebun-kebun tetapi yang dibangun
justru pasar? Masih banyak contoh program pembangunan tanpa data atau tidak
sesuai data yang bisa kita lihat. Pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga
hasil tidak sesuai harapan. Bisa jadi, kesalahan tersebut diawali saat proses pendataan berlangsung datanya di utak-atik tidak sesuai fakta yang ada sehingga tidak tepat sasaran, meskipun uang triliun rupiah dianggarkan dan inovasi program dilakukan, tetapi tetap tak memberikan hasil yang sebanding dengan biaya dan energi yang dikeluarkan dan masyarakat tak juga kunjung sejahtera.
